Eksekusi Arahan Menteri Wihaji, BKKBN Malut Integrasikan Sekolah Rakyat dan Optimalkan 128 Ribu TPK

MALUKUUTARA.DISWAY.ID -  Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara menegaskan kesiapannya untuk mengeksekusi secara masif seluruh arahan strategis Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Wihaji.

Langkah ini ditandai dengan partisipasi aktif Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Malut, Ansar Djainahu, beserta para ketua tim kerja dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pengendalian Program dan Anggaran Tahun 2026 yang digelar secara hibrid dari Kantor BKKBN Malut di Sofifi pada Selasa (28/7/2026).

Fokus utama tindak lanjut ini mencakup percepatan penurunan angka stunting melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B, pemanfaatan Tim Pendamping Keluarga (TPK), integrasi program remaja di Sekolah Rakyat, hingga pengetatan pengawasan logistik alat dan obat kontrasepsi (alokon).

Dalam pilar pembangunan keluarga, Kementerian Kependudukan menekankan peranan krusial pendampingan lapangan untuk menekan angka stunting nasional. 

BKKBN mengerahkan kekuatan penuh sekitar 128 ribu anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di pelosok desa/kelurahan Maluku Utara.

TPK diinstruksikan menjadi ujung tombak dalam mengawal langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita) agar intervensi gizi tepat sasaran pada keluarga berisiko stunting.

"Program yang baik harus diketahui dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, kerja keras dengan hati dan penuh keikhlasan harus dibarengi dengan publikasi yang efektif dan transparan," tegas Menteri Wihaji saat memimpin Rapim.

Integrasi Program GenRe ke Sekolah Rakyat 

Guna mendukung program prioritas Presiden RI di bidang pendidikan dan pembangunan SDM, BKKBN Malut juga bersiap melakukan integrasi platform edukasi kependudukan. 

Program unggulan seperti Sekolah Kependudukan, Generasi Berencana (GenRe), serta Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) bakal langsung disatukan ke dalam ekosistem Sekolah Rakyat yang dibangun di wilayah Maluku Utara.

Di sisi lain, jajaran BKKBN di daerah diperintahkan untuk memperketat tata kelola logistik kesehatan. Menteri Wihaji memberikan instruksi khusus agar pengawasan rantai pasok alokon yang dihibahkan ke pemerintah kabupaten/kota ditingkatkan guna menghentikan praktik penumpukan stok di gudang penyimpanan.

"Publikasi harus difokuskan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Sementara distribusi alokon harus dipastikan mengalir lancar sampai ke faskes agar tidak ada barang yang mengendap," papar Wihaji.

Sumber: