MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Pemprov Maluku Utara menegaskan ahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, saat menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna di Sofifi, Rabu, 22 Oktober 2025.
Dalam rapat tersebut, Sarbin menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan dan kritik konstruktif dari para anggota dewan.
Menurutnya, hal ini merupakan bentuk pengawasan dan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Meskipun ruang fiskal daerah tahun depan diperkirakan semakin terbatas akibat penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat, Pemprov Malut memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Pemerintah akan melakukan efisiensi terhadap belanja rutin birokrasi agar anggaran lebih fokus pada sektor produktif dan berdampak langsung bagi Masyarakat,” ujar Sarbin Sehe.
BACA JUGA:9 Fraksi DPRD Malut Tegaskan Komitmen di Ranperda APBD 2026
BACA JUGA:APBD-P 2025 Maluku Utara Menunggu Lampu Hijau
7 Prioritas Pembangunan Maluku Utara di APBD 2026
- Pendidikan Gratis: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat.
- Penguatan Ketahanan Pangan: Memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau.
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan tempat tinggal.
- Pembangunan Jalan dan Jembatan: Memperlancar konektivitas antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- Pelaksanaan Pasar Murah: Membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
- Program Mudik Gratis: Memfasilitasi masyarakat untuk bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman.
- Pembangunan Jalan Tani: Memperlancar distribusi hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Sarbin menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh fraksi di DPRD untuk menjaga stabilitas fiskal daerah serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat.
"APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Ia juga menekankan sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Dengan langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap penyusunan APBD 2026 dapat menjawab tantangan fiskal sekaligus menghadirkan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah kepulauan ini.
BACA JUGA:Tok! DPRD Malut Resmi Setujui Perubahan APBD 2025
BACA JUGA:Gubernur Sherly: Maluku Utara Kaya Raya Tapi APBD-nya Kecil