MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Sembilan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara menyampaikan pendapat atas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Diskusi ini menjadi wahana penting untuk menentukan arah kebijakan keuangan daerah.
Meski muncul kekhawatiran atas potensi berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, seluruh fraksi sepakat memperkuat fondasi fiskal daerah agar pembangunan terus berjalan tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat.
"Memastikan kesinambungan pembangunan menjadi prioritas meskipun di tengah tantangan dana transfer," ujar Wakil Ketua DPRD Kuntu Daud.
Fraksi Golkar menyoroti isu utang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kabupaten/Kota yang belum terselesaikan hingga 2025.
Cornelia Macpal sebagai juru bicara menegaskan pentingnya penyelesaian utang ini. "Pelunasan utang DBH oleh provinsi adalah kunci kelancaran pembiayaan pembangunan daerah," ujarnya.
Merlisa Marsaoly, mewakili Fraksi PDI Perjuangan, mengapresiasi usaha pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak, retribusi, dan aset daerah.
Namun, dia menyoroti target PAD harus lebih realistis dan diiringi langkah-langkah teknis yang terukur.
"Integrasi e-payment dan e-tax serta dashboard monitoring real-time harus jadi prioritas," tandasnya.
BACA JUGA:DPRD Malut Desak Kenaikan Dana RTLH, Warga Kepulauan Butuh Bantuan Nyata
BACA JUGA:Tok! DPRD Malut Resmi Setujui Perubahan APBD 2025
Pemanfaatan Sumber Daya Jadi Sorotan
Fraksi PKS dan Hanura menekankan prinsip efisiensi dan transparansi anggaran, sementara Gerindra dan PKB fokus pada optimalisasi kekayaan alam dan ekonomi lokal sebagai penyangga pendapatan daerah.
Fraksi lain seperti NasDem dan Bintang Demokrat mengingatkan pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat demi menjaga pembangunan sosial, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Wakil Gubernur Sarbin Sehe mengatakan seluruh masukan dari para fraksi merupakan modal utama menghadapi tekanan fiscal.
Sekaligus menjaga kelangsungan program pembangunan. "Semangat bersama ini akan menjamin kesejahteraan masyarakat tetap utama," ungkapnya.
Target utama adalah menjaga keberlangsungan pembangunan dan memperkuat kemandirian fiskal di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
BACA JUGA:DPRD Malut Panas! Semua Fraksi Sampaikan Tanggapan Kritis Ranperda APBD-P 2025
BACA JUGA:Visi Maluku Utara 2025-2029 Disetujui 9 Fraksi DPRD