MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menyampaikan aspirasi masyarakat daerahnya terkait kompensasi ekonomi yang belum sebanding dengan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya alam yang masif.
Aspirasi ini disuarakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Rabu, 30 April 2025.
Dalam forum tersebut, Gubernur Sherly menegaskan bahwa Maluku Utara menanggung beban berat akibat aktivitas pertambangan yang intensif, seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan hilangnya lahan produktif.
Ironisnya, kompensasi ekonomi yang diterima daerah dinilai belum mencukupi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
"Dampak lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam ditanggung langsung oleh daerah. Tapi kami tidak mendapatkan kompensasi ekonomi yang cukup untuk memperbaikinya," kata Sherly.
Gubernur Sherly menekankan pemerintah daerah meminta pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik yang layak, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas.
Ia menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat Maluku Utara, meski daerah tersebut kaya akan sumber daya alam.
Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu juga menyampaikan kekhawatiran mengenai masa depan daerahnya ketika sumber daya alam habis dalam 10-15 tahun mendatang.
BACA JUGA:Tunggakan Pajak Perusahaan Tambang di Malut Capai Rp9 Miliar, Begini Sikap Gubernur Sherly
Karena itu, ia mendorong investasi dan perhatian serius terhadap pengembangan sektor non-pertambangan sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah.
"Ketika 10–15 tahun lagi sumber daya alam habis, Maluku Utara harus sudah siap dengan diversifikasi ekonomi di sektor pertanian dan perikanan. Dengan skala ekonomi yang besar, sektor-sektor ini bisa menggantikan kontribusi tambang terhadap PAD dan Dana Bagi Hasil," ujarnya.
Fokus Pengembangan Sektor Pertanian dan Perikanan
Gubernur Sherly memandang sektor pertanian dan perikanan sebagai potensi utama untuk menggantikan peran pertambangan dalam perekonomian Maluku Utara.
Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan investasi yang memadai, sektor ini dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan.
Sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan daerah, Gubernur Sherly telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawal 9 program prioritas di Maluku Utara.
Selain itu, ia juga memerintahkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menagih tunggakan pajak dari perusahaan tambang yang mencapai Rp 9 miliar.