MALUKUUTARA.DISWAY.ID - DPRD Provinsi Maluku Utara mengadakan Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025 di Ruang Sidang Utama DPRD.
Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe, anggota DPRD, jajaran OPD, ASN, dan insan pers.
Paripurna ini fokus pada penyampaian pandangan umum dari sembilan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Maluku Utara tahun 2025-2029.
Visi utama RPJMD yang diusung adalah "Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan."
Visi ini telah diuraikan secara resmi oleh Gubernur Sherly Laos pada 28 Juli 2025, dengan enam misi, enam tujuan utama, serta 16 sasaran pembangunan sebagai kompas arah pemerintahan dan pembangunan selama lima tahun ke depan.
BACA JUGA:Gaji PPPK Malut Belum Cair, DPRD Turun Tangan
BACA JUGA:Miris! Tenaga Medis Halut Bekerja Tanpa Gaji, DPRD Ultimatum Pemkab dan RSUD
Fraksi DPRD Beri Pandangan dengan Fokus Beragam
Sembilan fraksi menyampaikan pandangan umum yang berbeda sesuai fokus visi dan misi mereka:
- Fraksi Golkar: Menekankan pentingnya proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realistis, anggaran yang efisien dan akuntabel, serta pengembangan Sofifi sebagai pusat pemerintahan dan bisnis.
- Fraksi PDIP: Tidak memberikan tanggapan dalam rapat ini.
- Fraksi Nasdem: Meminta pengurangan ketergantungan pada industri ekstraktif dan dana transfer pusat, serta sorotan pada disparitas pembangunan infrastruktur antar wilayah.
- Fraksi PKS: Mengingatkan agar pembangunan mencakup nilai spiritual dan lokal dengan semangat kebangsaan, menyesuaikan dengan karakter maritim dan multikultural Maluku Utara.
- Fraksi Hanura: Mengkritisi ketimpangan pembangunan wilayah, khususnya Pulau Taliabu, serta perhatian pada dampak lingkungan akibat pertambangan.
- Fraksi Gerindra: Mendorong kemandirian ekonomi lewat pengembangan blue economy dan green economy, bukan hanya brown economy.
- Fraksi PKB: Mengharapkan implementasi yang benar dari program prioritas pemerintah yang harus mencerminkan janji politik Kepala Daerah.
- Fraksi Bintang Demokrat: Meminta konsistensi pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat dan pembangunan SDM yang masif.
- Fraksi Amanat Persatuan Indonesia: Menekankan pentingnya menyesuaikan RPJMD dengan kebutuhan masyarakat serta mengatasi disparitas sarana dan fasilitas pendidikan.
Secara keseluruhan, semua fraksi di DPRD Maluku Utara menerima dan mendukung penuh RPJMD sebagai fondasi pembangunan daerah selama 2025-2029.
Mereka berharap rancangan ini segera disahkan agar langkah implementasi program prioritas dapat terealisasi dengan baik.
BACA JUGA:DPRD Malut Pacu Transformasi Digital, Hukum Mudah Dijangkau Hingga Pelosok
BACA JUGA:DPRD Malut Bergerak Cepat! Panja LHP BPK 2024 Dibentuk, Siap Sikat Masalah Anggaran Pemprov