MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara dipaksa bergerak cepat tanpa mengenal tanggal merah.
Tepat pada hari libur nasional peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin, 1 Juni 2026, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, didampingi Sekretaris Daerah Samsuddin Abdul Kadir, langsung mengunci seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam ruang rapat terbatas demi membongkar rapor evaluasi kinerja birokrasi.
Rapat darurat yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah ini memiliki agenda krusial: menggenjot percepatan penyerapan anggaran yang dinilai harus mencapai target maksimal pada Triwulan II Tahun 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen politik di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe untuk memastikan instrumen APBD tidak mengendap di bank, melainkan langsung berputar di masyarakat.
Selain masalah dompet daerah, ratas kilat ini dipicu oleh urgensi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang wajib disetorkan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Dokumen ini menjadi taruhan reputasi daerah karena menjadi instrumen tunggal penilaian objektif pemerintah pusat terhadap potret tata kelola pemerintahan di Bumi Moloku Kie Raha dalam satu tahun anggaran terakhir.
Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, secara taktis meminta seluruh kepala dinas dan badan untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Samsuddin mengingatkan bahwa akurasi data administrasi harus selaras dengan fakta di lapangan guna menghindari temuan hukum di kemudian hari.
“Anggaran harus direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. LPPD adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Laporan ini harus mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai apa yang telah dikerjakan pemerintah selama satu tahun terakhir. Data yang disajikan harus akurat, transparan, dan mudah diakses publik,” tegas Wakil Gubernur Sarbin Sehe saat memberikan instruksi langsung di hadapan para pimpinan satuan kerja.
Reformasi Birokrasi Ala Sherly-Sarbin
Manuver menggelar rapat di hari libur nasional ini mengirimkan sinyal kuat bahwa Pemprov Malut tengah melakukan pembenahan total terhadap ritme kerja ASN.
Indikator utama keberhasilan para kepala OPD kini diukur dari seberapa responsif mereka dalam mengeksekusi program pembangunan fisik maupun non-fisik yang menjadi skala prioritas daerah.
Melalui skema evaluasi berkala dan ketat ini, sistem pemerintahan di Maluku Utara diharapkan mampu bertransformasi menjadi birokrasi yang lebih profesional dan berorientasi penuh pada kesejahteraan warga.