MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan bahwa masyarakat Pulau Hiri telah sepakat membuka akses wisata selam yang selama ini tertutup bagi aktivitas wisata komersial.
Keputusan ini diambil berdasarkan kekhawatiran warga terhadap eksploitasi alam bawah laut yang harus dijaga kelestariannya secara turun-temurun.
Dalam diskusi terbuka bersama tokoh adat seperti Fanyira Soa Faudu dan Duang Safi, warga menegaskan pentingnya membangun batasan adat sebagai pagar ekologis yang tidak boleh dilanggar demi kelestarian laut.
"Kalau Ibu Gubernur mau menyelam, kami terbuka. Tapi untuk umum harus ada batasan. Terutama saat Ramadan harus tutup total karena kami menggantungkan rezeki dari laut," kata Fanyira
Gubernur Sherly menegaskan bahwa segala aspek ekonomi wisata selam harus dikelola oleh masyarakat Hiri sendiri.
Mulai dari pemandu, pemilik kapal, hingga pengelola peralatan diving. Hal ini untuk memastikan nilai ekonomi tetap mengalir ke warga setempat dan menghindari marginalisasi.
BACA JUGA:Festival Toseho Menari 2025: Kebangkitan Revolusi Ekowisata Maluku Utara
Dukungan Pemerintah Melalui Fasilitas dan Pembinaan
Sebagai langkah awal, Pemprov Malut akan memberikan paket lengkap peralatan diving kepada warga Pulau Hiri.
Bantuan ini bertujuan mempersiapkan kapasitas lokal dalam mengelola dive center secara profesional dan bertanggung jawab sebelum wisata selam dibuka secara terbatas dan teratur.
Kesepakatan ini menandai babak baru pengembangan wisata bawah laut di Pulau Hiri yang kaya akan keindahan alam.
Gubernur Sherly hadir untuk meredakan kekhawatiran masyarakat sekaligus meyakinkan bahwa warga lokal menjadi aktor utama dalam pertumbuhan sektor pariwisata ini, menjaga alam sekaligus meningkatkan ekonomi.
Dengan kebijakan ini, diharapkan Pulau Hiri tidak hanya menjadi destinasi wisata selam berkelas. Tetapi juga contoh sukses pengelolaan wisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
BACA JUGA:Tour De Pattimura 2025: Balap Sepeda Seru Sambut HUT TNI ke-80, Dorong Wisata dan UMKM