Audit Itwasum Polri, Kapolda Malut Minta Seluruh Satker dan 10 Polres Benahi Administrasi

MALUKUUTARA.DISWAY.ID – Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arif Budiman, menegaskan seluruh pimpinan Satuan Kerja (Satker) tingkat Polda hingga jajaran Kepolisian Resor (Polres) di 10 kabupaten dan kota se-Maluku Utara. 

Seluruh jajaran diminta bergerak cepat melakukan perbaikan kinerja operasional serta kerapian administrasi menyusul hasil evaluasi resmi Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri.

Pernyataan mendasar ini disampaikan Kapolda usai menghadiri gelaran Taklimat Akhir Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung intensif sejak Kamis (6/8/2026) hingga resmi ditutup pada Rabu (12/8/2026).

Irjen Pol. Arif Budiman menggarisbawahi setiap kekurangan yang teridentifikasi oleh Tim Itwasum Polri wajib dijadikan bahan evaluasi mendalam agar tidak menjadi temuan berulang pada periode pemeriksaan mendatang.

“Temuan-temuan yang didapatkan selama audit, selaku Kapolda, saya mengingatkan agar dilakukan perbaikan kinerja dan perbaikan administrasi. Setiap temuan hari ini tidak lagi ada alasan ke depan terulang atau menjadi temuan kembali. Jadi saya harap setiap jajaran harus rajin konsultasi, supaya tak lagi ada kesalahan dan temuan,” tegas Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, Rabu (12/8/2026).

Evaluasi 4 Pilar Utama Organisasi Kepolisian

Audit Kinerja Tahap II TA 2026 yang diusung Mabes Polri ini menyasar secara komprehensif pada empat pilar tata kelola manajerial kepolisian di daerah, meliputi:

1. Bidang Operasional: Kesiapsiagaan personel, efektivitas pelaksanaan tugas Harkamtibmas, serta pola penanganan perkara di wilayah hukum Maluku Utara.
2. Sumber Daya Manusia (SDM): Pembinaan karier, kedisiplinan anggota, hingga pengawasan internal personel di tingkat Polda maupun Polres jajaran.
3. Logistik dan Sarana Prasarana (Sarpras): Pengelolaan pemeliharaan material, inventarisasi aset negara, kendaraan dinas, serta sarana penunjang tugas lapangan.
4. Anggaran dan Keuangan: Akuntabilitas penggunaan dana DIPA, efisiensi penyerapan anggaran, serta ketertiban Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ).

Meski tidak menyebutkan secara terperinci Satker atau Polres mana yang mengantongi catatan temuan terbanyak, Kapolda menekankan pentingnya ruang konsultasi dan koordinasi yang aktif antara pejabat pembuat komitmen di daerah dengan pengawas internal.

Dengan dibenahinya tata kelola administrasi dan kinerja di seluruh 10 Polres jajaran (mulai dari Kota Ternate, Tidore Kepulauan, hingga wilayah Halmahera, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu), Polda Maluku Utara optimistis mampu mewujudkan iklim kerja yang transparan, akuntabel, dan tepercaya demi memaksimalkan pelayanan publik bagi masyarakat.

Sumber: