DPRD Maluku Minta Pemprov Pindah Haluan ke Bank Maluku-Malut

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera mengambil langkah konkret guna mengatasi kemacetan opsi pembiayaan daerah. 

Pinjaman senilai lebih dari Rp1 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang tak kunjung membuahkan kejelasan dinilai menjadi biang kerok lambatnya penanganan krisis fiskal di wilayah tersebut.

Guna mengurai kebuntuan anggaran yang mulai berdampak pada pelayanan publik dan hak pegawai, DPRD merekomendasikan Pemprov Maluku untuk mengalihkan skema pinjaman ke lembaga keuangan lokal, yakni PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (Bank Maluku Malut).

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, menegaskan bahwa ketidakpastian dari PT SMI tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena terus menekan struktur APBD daerah.

"Pemprov Maluku harus memberikan kepastian terkait pinjaman SMI ini. Kita tidak bisa terus menunggu tanpa tenggat yang jelas sementara beban anggaran daerah sudah sangat mendesak," tegas Benhur Watubun di Ambon pada Selasa (28/7/2026).

TPP ASN Baru Terbayar Dua Bulan

Lambannya cairnya suntikan dana segar tersebut memperparah krisis keuangan daerah yang dipicu oleh akumulasi kewajiban masa lalu. 

Pemprov Maluku saat ini masih menanggung beban utang yang cukup besar, baik kepada PT SMI dari periode sebelumnya maupun kepada pihak ketiga.

Dampak paling nyata dari tekanan fiskal ini langsung dirasakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Maluku. Hingga paruh kedua tahun 2026, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) terpantau mengalami keterlambatan yang signifikan.

Data menunjukkan bahwa hak TPP bagi ribuan ASN Pemprov Maluku baru dibayarkan untuk bulan Januari dan Februari 2026, sementara sisanya masih tertahan akibat terbatasnya likuiditas kas daerah.

"Akumulasi beban utang masa lalu membuat ruang gerak fiskal kita sangat sempit. Ini tidak hanya mengganggu pembiayaan program pembangunan yang tertunda, tetapi juga langsung memukul kesejahteraan ASN yang hak-haknya ikut tersendat," lanjut Benhur.

Bank Maluku-Malut Solusi Pemungkas Pemulihan Anggaran

Pengalihan opsi pinjaman ke Bank Maluku-Malut dinilai legislatif sebagai keputusan paling realistis dan cepat untuk memulihkan kapasitas belanja daerah. 

Selain mempercepat proses birokrasi pencairan, langkah ini juga dianggap mampu membangkitkan ekosistem perbankan milik daerah sendiri.

DPRD Maluku mengingatkan Pemprov agar bersikap transparan dan berani mengambil keputusan strategis demi menjamin keberlangsungan roda pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pemerintah daerah harus mengambil langkah yang tegas dan transparan. Langkah pembiayaan alternatif ini penting agar krisis fiskal tidak meluas dan pelayanan publik tetap berjalan optimal," pungkasnya.

Sumber: