Bappenas Gandeng OJK dan BI Pacu Inklusi Keuangan di Halmahera Utara

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) bergerak cepat memperluas jangkauan layanan perbankan dan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Langkah strategis ini diakselerasi melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) tingkat tinggi yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas pada Senin, 21 Juli 2026. 

Agenda nasional ini dirancang khusus untuk memotong mata rantai keterbatasan modal serta mempercepat literasi dan inklusi keuangan di wilayah Indonesia Timur.

Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, secara resmi membuka jalannya diskusi yang dipusatkan di Ruang Meeting Fredy Tjandua, Kompleks Kantor Bupati. 

Forum kolaboratif ini mempertemukan para pemangku kebijakan lintas sektor, mulai dari perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku Utara, Bank Indonesia (BI), BPS, lembaga riset RISE Indonesia, hingga jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

"Sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar masyarakat semakin mudah memperoleh layanan keuangan yang aman dan terjangkau. Kemudahan akses modal akan langsung memperkuat kegiatan ekonomi kerakyatan hingga mendorong lahirnya pertumbuhan usaha produktif,” kata Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, pada Selasa (21/7/2026).

Persiapan Survei Lapangan & Pemetaan Modal Warga

Fokus utama dalam pembahasan FGD ini bermuara pada penerapan instrumen pengukuran Indeks Keuangan Akses Daerah serta Strategi Akses Keuangan Daerah (SAKSAD). 

Formula ini diproyeksikan menjadi acuan ilmiah bagi Pemkab Halut dalam memetakan sejauh mana warga desa dan pelaku usaha mikro dapat menjangkau fasilitas perbankan.

Selain merumuskan arah kebijakan jangka panjang, konsorsium Bappenas, OJK, dan Bank Indonesia juga mematangkan teknis pelaksanaan survei akses keuangan daerah. 

Data hasil pemetaan lapangan ini nantinya akan dipakai untuk menyusun regulasi pendanaan yang lebih ramah bagi petani, nelayan, dan pedagang kecil di Halmahera Utara.

Bupati Piet Hein Babua menegaskan bahwa ego sektoral antarlembaga harus ditanggalkan jika ingin ekonomi masyarakat Halut melesat maju.

Ketersediaan akses terhadap lembaga keuangan resmi yang diawasi OJK dinilai sebagai benteng terdepan untuk melindungi warga dari jeratan penyedia pinjaman ilegal (pinjol) maupun tengkulak yang merugikan.

Pemerintah daerah berharap koordinasi intensif bersama Bank Indonesia dan perbankan BUMN/BUMD dapat melahirkan program kredit usaha rakyat (KUR) dengan skema persyaratannya yang jauh lebih fleksibel bagi kondisi geografis wilayah kepulauan.

 

Sumber: