Bagus Kurniawan Resmi Pegang Kendali Penuh Pemasyarakatan Maluku Utara

Bagus Kurniawan Resmi Pegang Kendali Penuh Pemasyarakatan Maluku Utara

Bagus Kurniawan Resmi Pegang Kendali Penuh Pemasyarakatan Maluku Utara --

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Gerbong mutasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi bergulir secara berkekuatan hukum tetap (de facto dan de jure). 

Bagus Kurniawan kini sah mengemban amanah baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku Utara. 

Kepemimpinan ini dikukuhkan melalui upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) strategis yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, di Jakarta.

Prosesi peralihan tongkat komando dari pejabat lama, Said Mahdar, kepada Bagus Kurniawan berlangsung dengan sangat khidmat di Aula Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Jumat, 26 Juni 2026.

 Agenda prioritas utama Kakanwil baru ini akan langsung difokuskan pada penguatan pengawasan internal lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) yang tersebar di wilayah kepulauan Maluku Utara, guna memastikan zero halinar (handphone, pungli, dan narkoba).

Prosesi sakral ini diawali dengan pembacaan surat keputusan pengangkatan pejabat, disusul penandatanganan berita acara sertijab, serta penyerahan dokumen memori jabatan sebagai acuan melanjutkan target kinerja yang belum rampung.

"Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Said Mahdar atas dedikasi, loyalitas, serta berbagai capaian nyata yang telah diberikan selama memimpin Kantor Wilayah Pemasyarakatan Maluku Utara. Pengabdian tersebut menjadi fondasi penting bagi kemajuan organisasi," ungkap Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, dalam arahannya.

Reformasi Tata Kelola Rumah Tahanan dan Lapas

Pergantian nakhoda di tubuh Ditjenpas Malut ini merupakan bagian dari dinamika organisasi yang didesain untuk menjamin keberlanjutan fungsi penegakan hukum dan pembinaan warga binaan. 

Di bawah nakhoda Bagus Kurniawan, institusi dituntut bergerak lebih lincah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) serta peningkatan pelayanan publik yang bebas dari maladministrasi.

Beberapa poin pakta integritas dan arahan kebijakan kementerian baru yang wajib segera dieksekusi di Maluku Utara meliputi:

  • Akselerasi peningkatan profesionalisme dan disiplin kerja seluruh sipir penjara.
  • Penerapan program pembinaan kemandirian warga binaan berbasis potensi daerah.
  • Pemberantasan peredaran gelap narkotika di dalam Lapas tanpa toleransi.
  • Optimalisasi sarana prasarana penunjang keamanan rutan.

Menutup rangkaian acara, Dirjenpas Mashudi mengingatkan jajaran wilayah Maluku Utara untuk memperkuat jalinan sinergi vertikal bersama aparat penegak hukum lokal, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pihak pemerintah daerah setempat.

Acara yang menjadi titik awal transformasi pemasyarakatan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi madya dan pratama Ditjenpas pusat, para saksi ahli, serta perwakilan kepala satuan kerja dari wilayah Maluku Utara yang menyaksikan momentum penting transisi kepemimpinan tersebut.

Sumber: