Kilas Balik Perjuangan Politik Rakyat Sula Lepas dari Malut

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Sejarah berdirinya Kabupaten Kepulauan Sula merupakan manifestasi dari keteguhan sikap dan perjuangan politik yang memakan waktu hingga setengah abad. 

Berdasarkan lembaran yuridis formal nasional, daerah otonom ini resmi mekar melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 27 Januari 2003. 

Sula lahir bersamaan dengan empat daerah fungsional lain di Maluku Utara, yakni Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan.

Puncak dari penantian panjang rakyat Sula terjadi pada 31 Mei 2003 pukul 10.00 WIT. Bertempat di Lapangan Ngara Lamo, Ternate, Menteri Dalam Negeri secara simbolis meresmikan pembentukan daerah otonom baru tersebut sekaligus melantik Nurdin Umasangadji sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sula yang pertama, menandai babak baru tata kelola pemerintahan mandiri di kepulauan tersebut.

Diplomasi Mohammad Natsir Hingga Kunjungan Bersejarah Bung Hatta

Embrio pergerakan kemandirian daerah ini sejatinya telah berdenyut sejak tahun 1953, dimotori oleh dua tokoh politik lokal, Yusuf Mayau (Partai Masyumi) dan H. Adam Yoisangadji (Partai PNI). 

Kecewa karena wilayah Sanana dilewati dalam agenda kunjungan kerja Presiden Soekarno ke Maluku Utara pada tahun 1954, masyarakat Sula bergerak lincah mengirimkan utusan ke ibu kota. 

Rezim kala itu merespons dengan mengutus Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta untuk berkunjung langsung ke Sanana pada Juli 1955.

Kunjungan Bung Hatta menjadi momentum emas bagi para tetua adat dan tokoh masyarakat untuk menyuarakan aspirasi pemekaran Daerah Tingkat II. 

Selain menyerap aspirasi politik, Sang Proklamator juga meletakkan batu pertama pembangunan Gedung Sekolah Guru Bantu (SGB) di Desa Fatce, yang dalam bentang sejarahnya kini bertransformasi menjadi bangunan SMA Negeri 1 Sanana.

Eskalasi politik nasional yang tidak kondusif paska-pembubaran Partai Masyumi sempat membuat gerakan pemekaran meredup. 

Namun, bara perjuangan kembali menyala pada tahun 1958 di Kota Malang, Jawa Timur. Empat pemuda progresif asal Sula—Usman Daeng Hanafi, M. Nur Gailea, Hayatudin Syahlan, dan Kadir Wanboko—menggelar pertemuan rahasia di Hotel Singosari dan menelurkan komitmen historis bernama Singosari Agreement (Kesepakatan Singosari).

Guna menindaklanjuti kesepakatan tersebut, pada 20 September 1959 di Makassar, dibentuklah wadah perjuangan resmi bernama Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS). Organisasi pergerakan ini langsung membuka cabang gerilya komunikasi di Sanana, Ambon, Ternate, Surabaya, hingga Jakarta. 

Pada Desember 1971, delegasi HPMS di bawah kepemimpinan Sekretaris Umum Hatim Mayau sukses melahirkan "Resolusi dan Mandat Rakyat Sula" yang ditandatangani oleh seluruh pimpinan partai politik lokal untuk menolak tegas pemekaran Provinsi Maluku Utara sebelum Kabupaten Sula didefinisikan.

Aksi Boikot Benteng Sanana Hingga Rekomendasi Final ke Jakarta

Gelombang reformasi 1998 menjadi katalisator terakhir yang membakar semangat generasi muda Sula. 

Sumber: