Gubernur Sherly Copot 2 Kepala Dinas Sekaligus, 15 OPD Lain Ikut Ketar-ketir!

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Langkah berani diambil oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam menata ulang gerbong birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara. 

Terhitung mulai Jumat, 29 Mei 2026, Gubernur Sherly resmi memberhentikan dua pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt) yang selama ini menahkodai instansi vital. 

Kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi objektif terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Dua pimpinan teras yang resmi ditanggalkan jabatannya adalah Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut, Fauji Momole, serta Plt Kepala Dinas Pertanian (Distan) Malut, Anwar Husen. 

Meski surat pemberhentian telah diketok, pihak internal Pemprov Maluku Utara hingga detik ini masih merahasiakan sosok figur baru yang bakal ditunjuk sebagai suksesor sementara di kedua pos basah tersebut.

Rapor Merah Masa Jabatan Plt Jadi Alasan Utama 

Eksekusi pencopotan ini sejatinya bukanlah hal yang mengejutkan. Langkah penyegaran struktural tersebut selaras dengan komitmen politik yang pernah diembat oleh Gubernur Sherly. 

Dia berjanji akan melakukan pembenahan total postur birokrasi pada akhir Mei 2026 demi mempercepat realisasi visi dan misi pembangunan bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe.

Selain mendepak dua kepala dinas tersebut, radar evaluasi orang nomor satu di Maluku Utara ini nyatanya juga menyasar ke 15 OPD lain yang hingga kini masih mandek dipimpin oleh pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh). 

Faktor lamanya masa jabatan transisi yang diampu para pejabat tersebut menjadi salah satu poin krusial yang disorot tajam.

“Ibu Gubernur sudah mengevaluasi pimpinan OPD yang berstatus plt. Sebagian besar memang telah menjabat lebih dari enam bulan hingga satu tahun. Dalam evaluasi ini beliau memberikan catatan khusus kepada OPD strategis dan krusial yang berkaitan langsung dengan visi-misinya,” jelas Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, Zulkifli Bian.

Daftar 15 OPD Maluku Utara Dalam Evaluasi Ketat

Fokus pembenahan performa birokrasi oleh kepemimpinan Sherly-Sarbin ini diprioritaskan pada instansi-instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, infrastruktur, keuangan, serta sektor pengadaan. 

Manajemen Pemprov Malut menginginkan sisa tahun anggaran berjalan dapat dieksekusi oleh tim yang memiliki kapabilitas serta loyalitas tinggi.

Berikut jajaran OPD Maluku Utara yang saat ini kinerjanya tengah dipantau ketat dan berpotensi mengalami perombakan susulan:

• Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ)

Sumber: