Sinergi BPH Migas dan Gubernur Sherly Tjoanda: Optimalkan PNBP dan Sikat Penyelewengan BBM

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) mengambil langkah progresif untuk mengamankan pasokan energi sekaligus mendongkrak pendapatan daerah. 

Melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) resmi di Jakarta, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas sepakat melakukan integrasi serta pemanfaatan data bersama. 

Langkah ini diambil guna meningkatkan kepatuhan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan memaksimalkan sektor penerimaan daerah.

Fokus utama dari kerja sama taktis ini adalah memperketat mata rantai pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Khususnya jenis subsidi, agar tidak lagi bocor ke pihak yang tidak berhak. Dengan integrasi data yang transparan, pengawasan di lapangan diyakini akan jauh lebih responsif dan akurat.

"BPH Migas berkomitmen menjaga ketersediaan dan pendistribusian BBM agar tetap berjalan dengan baik bagi masyarakat. Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta tata kelola energi yang lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan," jelas Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, dalam taklimat medianya.

Gubernur Malut Jadi 'Mata dan Telinga' BPH Migas 

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyambut optimistis kolaborasi ini sebagai instrumen krusial bagi pembangunan ekonomi regional Moloku Kie Raha. 

Pasca-penandatanganan PKS tersebut, Pemprov Malut bergerak cepat dengan segera mengirimkan tim teknis khusus untuk melakukan koordinasi mendalam di kantor pusat BPH Migas.

Peran aktif pemerintah daerah dinilai sangat vital karena menjadi garda terdepan yang mengetahui kondisi riil geografis dan kebutuhan masyarakat kepulauan di Maluku Utara. 

Pemprov Malut berkomitmen mengawal agar hak-hak masyarakat prasejahtera dan pelaku UMKM terhadap BBM subsidi dapat terpenuhi secara adil.

"Kami akan menjadi mata dan telinga dari BPH Migas di Provinsi Maluku Utara untuk memastikan tugas penyaluran BBM subsidi ini tepat sasaran dan semua potensi pajak yang harus dibayarkan kepada negara dapat dioptimalkan," tegas Gubernur Sherly Tjoanda.

Meskipun sistem pengelolaan data energi kini saling terintegrasi antar-lembaga, kedua belah pihak menegaskan bahwa keamanan siber dan perlindungan dokumen rahasia tetap dijamin penuh. 

Pertukaran basis data ini dilindungi oleh klausul hukum ketat yang tertuang dalam poin-poin kesepakatan tertulis.

Langkah kehati-hatian ini diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan data komersial oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Sumber: