Merchant QRIS di Maluku Utara Tembus 130 Ribu

 

 

 

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Ekosistem pembayaran digital di Maluku Utara terus berkembang pesat, terutama di sektor merchant dan pengguna QRIS.

Bank Indonesia mencatat terdapat lebih dari 130 ribu merchant aktif yang menggunakan QRIS, meningkat 31 persen dibanding tahun sebelumnya.

Lonjakan ini sangat signifikan dalam mendukung aktivitas transaksi digital di daerah.

"Pertumbuhan pesat merchant QRIS terutama didorong oleh kebijakan biaya MDR nol persen untuk merchant mikro yang membuat adopsi menjadi semakin menarik," kata Kepala BI Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan, saat Pertemuan Tahunan BI di Ternate, pada Selasa, 2 Desember 2025.

Seiring bertambahnya merchant, jumlah pengguna QRIS juga melonjak hingga 36 persen dalam dua tahun terakhir, mencapai 102.669 pengguna aktif.

Kinerja ini membawa Maluku Utara ke peringkat keempat dalam kawasan Sulawesi–Maluku–Papua (Sulampua) untuk adopsi pembayaran digital.

Adopsi yang kian meluas ini tidak hanya memperkuat sektor ritel, tetapi juga meningkatkan inklusivitas sistem pembayaran di berbagai lapisan masyarakat.

BACA JUGA:Pi Coin: Transaksi Super Cepat Tanpa Biaya, Lebih Unggul dari QRIS dan Bank

Volume Transaksi QRIS 1.475 Persen

Volume transaksi QRIS di Maluku Utara menunjukkan kenaikan luar biasa dengan angka hampir 9,5 juta transaksi selama 2023–2025, tumbuh hingga 1.475 persen.

Pencapaian ini menempatkan Maluku Utara pada peringkat ketiga untuk pertumbuhan volume transaksi QRIS se-Sulampua.

"Kami berkomitmen memperbesar edukasi dan infrastruktur agar transaksi digital semakin meluas, efisien, dan ramah untuk semua kalangan," tambah Dwi.

Transformasi digital tidak terbatas pada bisnis mikro dan ritel saja. Hingga semester pertama 2025, sebanyak 10 dari 11 pemerintah daerah di Maluku Utara telah berhasil mengimplementasikan sistem pembayaran digital yang masuk kategori digital.

Tahun sebelumnya jumlah daerah yang belum digital masih dua, menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Dwi berharap seluruh pemerintah daerah segera menyelesaikan transisi digital sepenuhnya agar layanan publik semakin cepat dan transparan.

BACA JUGA:Ledakan Ekonomi Maluku Utara 2025: Pertumbuhan Tertinggi di Indonesia

 

Sumber: